HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU TRIWULAN II TAHUN 2022

 

KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2022 periode April sampai dengan Juni 2022 kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima yang berorientasi kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebesar 91,9. Mutu Pelayanan kategori A dengan predikat Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik.

 

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU TRIWULAN I TAHUN 2022

 

KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022 periode Januari sampai dengan Maret 2022 kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima yang berorientasi kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 

Indeks Kepuasan Masyarakat KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebesar 91,8. Mutu Pelayanan kategori A dengan predikat Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik.

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU SEMESTER II TAHUN 2021

 

KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021 periode Juni sampai dengan Desember 2021 kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima yang berorientasi kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 

Indeks Kepuasan Masyarakat KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebesar 91,73. Mutu Pelayanan kategori A dengan predikat Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik.

JANJI PELAYANAN KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU

Halo #KawanPajak

KPP Pratama Bandar Lampung Satu berjanji untuk melayani para Stakeholder dengan penuh tanggung jawab. Bersikap ramah, sopan, cepat dan tepat kepada masyarakat.

Terima kasih #KawanPajak

LAPORAN HASIL PENGADUAN MASYARAKAT KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU SEMESTER I TAHUN 2021

 

Halo #KawanPajak

Berikut adalah hasil rekapitulasi saluran pengaduan semester 1 tahun 2021 di KPP Pratama Bandar Lampung Satu yang menyatakan nihil pengaduan.

KPP Pratama Bandar Lampung Satu mengucapkan terima kasih atas kepercayaan #KawanPajak selama ini. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

Apabila menemukan pelanggaran, #KawanPajak dapat melaporkan melalui saluran pengaduan resmi kami di: 

1. Telepon 1500200

2. Faks (021-5251245)

3. Email (pengaduan@pajak.go.id)

4. Twitter (@kring_pajak)

5. Website (pengaduan@pajak.go.id)

6. Website (pajak.go.id)

7. Surat atau Datang Langsung

Terima kasih #KawanPajak

 

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU SEMESTER I TAHUN 2021

 

KPP Pratama Bandar Lampung Satu telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2021 periode Januari sampai dengan Juni 2021 kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima yang berorientasi kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat KPP Pratama Bandar Lampung Satu sebesar 91,75. Mutu Pelayanan kategori A dengan predikat Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik.

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG SATU

 

Berikut daftar lengkapnya:

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI KARYAWAN MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU KPP  (KEADAAN KAHAR)	1 Hari Kerja
2	PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI KARYAWAN SECARA ONLINE	1 Hari Kerja
3	PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI USAHAWAN MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU (KEADAAN KAHAR)	1 Hari Kerja
4	PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI USAHAWAN SECARA ONLINE	1 Hari Kerja
5	PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP BADAN MELALUI TEMPAT PELAYANAN TERPADU (KEADAAN KAHAR)	1 Hari Kerja
6	PERMOHONAN PENDAFTARAN NPWP BADAN SECARA ONLINE	1 Hari Kerja
7	PERMOHONAN PERUBAHAN DATA	1 Hari Kerja
8	PERMOHONAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR	5 Hari Kerja
9	PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF	5 Hari Kerja
10	PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF	5 Hari Kerja
11	PERMOHONAN PERMINTAAN KEMBALI KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK NPWP (NPWP) DAN/ATAU SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	1 Hari Kerja
12	PERMOHONAN PERMINTAAN KEMBALI KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ,SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT), DAN/ATAU SURAT PENGUKUHAN PKP (SPPKP) WAJIB PAJAK BADAN	1 Hari Kerja
13	PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)	1 Hari Kerja
14	PERMOHONAN AKTIVASI AKUN  PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)	10 Hari Kerja
15	PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	1 Hari Kerja
16	PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP	6 Bulan
17	PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	6 Bulan
18	PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP WAJIB PAJAK BADAN	12 Bulan
19	AKTIVASI ELECTRONIC FILING IDENTIFICATION NUMBER (EFIN) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN	1 Hari Kerja
20	SURAT KETERANGAN FISKAL (SKF)	3 Hari Kerja
21	PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN	21 Hari
22	PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BERISIKO RENDAH (PASAL 9 AYAT 4C UU PPN)	1 Bulan
23	PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU (PASAL 17D UU KUP)	PPH OP : 15 Hari Kerja PPH BADAN : 1 Bulan PPN : 1 Bulan
24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK	1 Bulan
25	PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	30 Menit
26	PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 22	30 Menit
27	PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 4 AYAT 2	30 Menit
28	PELAPORAN SPT MASA PPN 1111 DM	30 Menit
29	IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI	7 Hari
30	PERMINTAAN DATA FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (E-FAKTUR)	1 Hari Kerja
31	SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PPH ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	1 Hari Kerja
32	PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	3 Hari Kerja
33	KEBERATAN	12 Bulan
34	PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI (PASAL 36 AYAT 1A UU KUP)	6 Bulan
35	PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1B UU KUP)	6 Bulan
36	PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1C UU KUP)	6 Bulan